Litaskunu : Jurnal Hukum Keluarga Islam

ETIKA DAN LEGALITAS RELASI VIRTUAL: ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PACARAN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU), UU ITE, DAN MAQASHID SYARIAH

Agus Wedy — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Era digital telah mengubah lanskap hubungan interpersonal, memunculkan fenomena digital dating yang melintasi batas-batas fisik. Namun, transformasi ini menyisakan celah hukum dan moralitas yang kompleks. Penelitian ini mengkaji kedudukan "pacaran digital" dalam perspektif Hukum Positif Indonesia terbaru khususnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU ITE serta meninjaunya melalui kacamata Hukum Islam. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini menemukan bahwa meskipun hukum positif memberikan ruang privasi, terdapat ancaman pidana baru terkait delik kesusilaan digital dan kohabitasi. Di sisi lain, Hukum Islam memandang relasi digital tetap terikat pada kaidah saddu adz-dzari’ah. Jurnal ini merekomendasikan perlunya literasi hukum digital bagi generasi Z untuk menghindari delik aduan yang kini semakin diperketat dalam hukum nasional.

REAKTUALISASI PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR

Dainori Dainori — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarisan menurut Muhammad Syahrur sebagai upaya pembaruan hukum Islam. Muhammad Syahrur dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat waris dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya utama Muhammad Syahrur, terutama al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu’asirah, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur memahami pembagian waris berdasarkan konsep hudud, yaitu batas minimum dan maksimum bagian yang dapat diterima oleh ahli waris. Dengan pendekatan ini, hukum waris tidak dipahami secara kaku seperti dalam fiqh klasik, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan prinsip keadilan. Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Syahrur tentang kewarisan memberikan alternatif baru dalam memahami teks al-Quran secara lebih dinamis. Meskipun menimbulkan kontroversi, gagasan ini berkontribusi terhadap wacana pembaruan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

REINTERPRETASI KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN ERA DIGITAL: ANTARA STATUS SOSIAL, LITERASI DIGITAL, DAN ETIKA KELUARGA MUSLIM

Mas Odi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk dalam proses pencarian pasangan dan pembentukan keluarga. Fenomena perkenalan melalui media sosial, aplikasi perjodohan, hingga komunikasi digital intensif sebelum pernikahan menimbulkan dinamika baru dalam memahami konsep kafa’ah (kesetaraan atau kompatibilitas) dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep kafa’ah dalam konteks pernikahan era digital dengan meninjau aspek status sosial, literasi digital, dan etika keluarga Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa’ah yang sebelumnya berfokus pada faktor agama, nasab, pekerjaan, dan status sosial kini perlu diperluas dengan mempertimbangkan literasi digital, integritas dalam ruang virtual, serta kemampuan menjaga etika komunikasi digital dalam hubungan rumah tangga. Reinterpretasi ini penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai maqashid syariah, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga (hifz al-nasl dan hifz al-‘ird). Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam sebagai bagian dari persiapan pernikahan di era modern.

WARIS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: REKONSTRUKSI FIQH MAWARIS TERHADAP CRYPTOCURRENCY, AKUN DIGITAL, DAN KEKAYAAN VIRTUAL

Nurul Alimi Sirrullah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi tradisional, seperti cryptocurrency, akun digital, aset virtual, serta berbagai bentuk kepemilikan berbasis internet. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian fiqh mawaris (hukum waris Islam) yang secara klasik lebih banyak membahas harta berwujud fisik seperti tanah, emas, dan harta benda lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep waris terhadap aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam serta merekonstruksi pemahaman fiqh mawaris agar relevan dengan perkembangan teknologi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fiqh klasik, literatur hukum Islam kontemporer, serta penelitian akademik terkait aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai harta (mal) yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah, sehingga berpotensi menjadi objek waris dalam hukum Islam. Namun demikian, diperlukan penyesuaian dalam aspek identifikasi, pengelolaan akses, dan mekanisme pembagiannya kepada ahli waris. Oleh karena itu, rekonstruksi fiqh mawaris menjadi penting untuk menjawab persoalan waris aset digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi dan literasi hukum terkait waris aset digital agar hukum keluarga Islam mampu menjawab tantangan era digital secara lebih komprehensif.

PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Yuli Handayani Handayani, Rofiqi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Tujuan penetian ini adalah untuk menegatahui penyalahgunaan kebebasan berpendapat dimedia sosial dan

pencemaran nama baik. Jenis penelitaian ini adalah normatif dengan menggunakan yang dikaji melalui literature review berupa bahan legislasi berdasarkan norma yang ada. Yang di gunakan penelitian ini ada tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum yang berdsarkan undang-undang, yurispredensi baha, hasil penelitian dan karya tulisan sesoarang dari Kalangan hukum dan kamus, eksplopedia yang berkaitan dengan permasalah di penelitian ini. Hasil peneltian menunjukan bahwa sebebas-bebsanya manusia untuk menyuarakan pendapat itu ada batasan yang tidak boleh dilanggar, kalau itu dilanggar bsa merugian orang lain dan bisa menjadi tindak pidana. Adapaun tindak pidan seseoarang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial yaitu sesuai denga yang ada dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

MENILIK BALIK REFORMASI HUKUM KELUARGA DI ALJAZAIR

Yulizain Putra; Hamda Sulfinadia, Rahmat Hidayat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

Family law in Algeria has undergone significant reforms since independence, particularly with the 1984 Family Code and its 2005 amendments, aiming to balance Islamic principles with modern gender equality. This study examines the historical evolution, implementation challenges, and impacts of these reforms on women's rights and family dynamics. Employing a normative juridical method with comparative analysis of Algerian fatwas, legal texts, and secondary sources like UN reports, the research traces reforms from colonial influences to post-Arab Spring adjustments. Findings reveal that while the 2005 reforms advanced polygamy restrictions and divorce rights for women, persistent patriarchal interpretations limit enforcement, resulting in low compliance rates (e.g., only 20% of cases favoring women in custody disputes per 2020 data). Discussion highlights tensions between sharia and secularism, recommending hybrid models inspired by Tunisian reforms for better gender justice. This review underscores the need for ongoing legislative adaptation to contemporary Algerian society.